LAMPUNG - Upaya penanganan banjir di Kota Bandar Lampung dinilai memerlukan penguatan basis data serta keberanian birokrasi dalam mengambil kebijakan berbasis kajian akademis.
Hal tersebut mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) Roadmap Penanganan Banjir Bandar Lampung yang digelar di Kampus IBI Darmajaya, Bandar Lampung, Selasa, 28 April 2026. FGD tersebut mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan.
Dua akademisi Itera turut menjadi pembicara kunci dalam kegiatan tersebut, yakni dosen Program Studi Teknik Geomatika sekaligus peneliti banjir, Arif Rohman, yang juga menjabat Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, serta dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, IB Ilham Malik.
FGD tersebut digelar sebagai langkah strategis untuk merumuskan instrumen percepatan penanganan banjir yang selama ini berulang terjadi di sejumlah wilayah Bandar Lampung.
Forum dibuka melalui sambutan Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Bappeda Provinsi Lampung, yang menekankan pentingnya kontribusi perguruan tinggi dalam membantu penyelesaian persoalan daerah.
Dalam sesi panel, Wali Kota Bandar Lampung bersama Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) memaparkan berbagai persoalan mendasar penyebab banjir, mulai dari perubahan tata ruang, kondisi drainase, hingga langkah penanganan yang selama ini telah dilakukan pemerintah.
Sementara itu, Arif Rohman, menilai persoalan banjir di Bandar Lampung tidak dapat diselesaikan hanya melalui langkah teknis jangka pendek. Menurutnya, penguatan sistem data dan pemetaan wilayah menjadi fondasi penting agar kebijakan penanganan banjir lebih tepat sasaran.
Dia menjelaskan, selama ini tantangan utama dalam mitigasi banjir masih berkaitan dengan belum terintegrasinya data spasial dan sistem informasi yang digunakan dalam perencanaan.
Baca juga: 390 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Laga Bhayangkara Lampung FC vs Persib Bandung
Karena itu, pendekatan berbasis data dinilai perlu diperkuat melalui pemetaan kawasan rawan, identifikasi daerah aliran air, hingga analisis perubahan tutupan lahan secara berkelanjutan.
“Penanganan banjir membutuhkan data yang kuat dan terintegrasi. Tanpa basis data yang baik, solusi yang diambil akan sulit berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Ilham Malik, menekankan keberhasilan penanganan banjir juga sangat ditentukan oleh kemauan birokrasi di tingkat daerah.
Menurut dia, percepatan penanganan bencana membutuhkan komitmen pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berpihak pada keselamatan dan keberlanjutan lingkungan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan