Wagub Lampung Tinjau Sensus Ekonomi 2026 di Mal Boemi Kedaton, Ajak Pelaku Usaha Beri Data Akurat

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat meninjau pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Mal Boemi Kedaton (MBK). (Pemprov Lampung)

LAMPUNG - Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela turun langsung mendampingi pelaksanaan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Mal Boemi Kedaton (MBK), Bandar Lampung, Sabtu (11/7/2026) lalu. Kehadirannya tersebut sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Lampung agar sensus menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Saat mendampingi petugas Badan Pusat Statistik (BPS), Jihan mengajak masyarakat dan pelaku usaha memberikan informasi yang benar sehingga potret perekonomian daerah dapat tergambar secara utuh.

"Tetap semangat mendata masyarakat, jangan lupa untuk selalu memakai atribut, mulai dari rompi dan tanda pengenal, agar masyarakat percaya dengan kita saat melakukan sensus ekonomi. Tetap semangat dan lakukan tugas dengan baik," ucap Wakil Gubernur Jihan Nurlela.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution, serta General Manager Mal Boemi Kedaton Deviana.

Baca juga: Wagub Jihan Ikut Pendataan Sensus Ekonomi 2026, Ajak Masyarakat Lampung Terima Petugas BPS

Dampingi Pendataan Tenant di MBK

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur mendampingi petugas sensus melakukan pendataan terhadap sejumlah tenant yang beroperasi di MBK. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah restoran Shabu Kitchen Onago, tempat petugas BPS mewawancarai pengelola usaha sesuai instrumen Sensus Ekonomi 2026.

Usai mendampingi proses pendataan, Jihan juga meninjau Pos Sensus Ekonomi 2026 di kawasan mal. Ia berdialog dengan petugas lapangan sekaligus memberikan motivasi agar tetap bekerja profesional dan menjaga kepercayaan masyarakat selama proses pendataan berlangsung.

Menurutnya, penggunaan atribut resmi seperti rompi dan tanda pengenal menjadi bagian penting dalam membangun kredibilitas petugas sehingga masyarakat merasa aman dan yakin saat memberikan data usaha.

Baca juga: BPS RI Mulai Sensus Ekonomi 2026 di Lampung, Gubernur Ajak Warga Terima Petugas

Data Ekonomi Jadi Dasar Penyusunan Kebijakan

Pemerintah Provinsi Lampung memandang Sensus Ekonomi 2026 sebagai instrumen strategis untuk memperoleh data ekonomi yang lengkap dan akurat.

Data tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, mulai dari pengembangan sektor usaha, peningkatan investasi, hingga pemberdayaan pelaku usaha di Provinsi Lampung.

Dalam pelaksanaan sensus kali ini, mal dan pusat perbelanjaan menjadi salah satu fokus pendataan. Berbagai jenis usaha yang beroperasi di dalamnya, seperti restoran, gerai ritel, supermarket, department store, hingga hypermarket didata secara komprehensif.

Keberadaan pusat perbelanjaan dinilai memiliki kontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk berkembang.

Pelaku Usaha Sambut Positif Pendataan

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, seluruh pegawai BPS Kota Bandar Lampung juga melakukan sosialisasi ke berbagai pusat perbelanjaan agar pelaku usaha memahami pentingnya memberikan data yang akurat.

Salah seorang perwakilan tenant, Sherin dari Shabu Kitchen Onago, mengaku proses pendataan berlangsung lancar.

"Lancar tanpa kendala. Jawabannya cukup spontan dan disampaikan apa adanya saja. Senang juga karena tadi pendataannya ada Ibu Wakil Gubernur," ujar Sherin.

Baca juga: Momen Gubernur Lampung Jadi Responden Pertama Sensus Ekonomi 2026

Ia menjelaskan, meskipun jumlah pertanyaan cukup banyak, seluruh materi yang diajukan mudah dipahami karena berkaitan langsung dengan aktivitas usaha sehari-hari, mulai dari jenis produk, sumber pendapatan, jumlah karyawan, hingga operasional usaha.

Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Provinsi Lampung berharap tersedianya data ekonomi yang berkualitas dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah, daya saing pelaku usaha, serta kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan.