Pemprov Lampung Gandeng Kejati Perkuat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama Kajati Lampung, Danang Suryo Wibowo, saat meninjau salah satu SPPG di Bandar Lampung. (Pemprov Lampung)

LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung untuk memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan agar program prioritas nasional tersebut berjalan tepat sasaran, menjaga kualitas makanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaannya.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pemantauan lapangan yang dilakukan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo dan jajaran di sejumlah titik pelaksanaan MBG, Senin (13/7/2026) kemarin

Lokasi yang dikunjungi meliputi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kemiling di Beringin Raya, Kota Bandar Lampung, serta pendistribusian makanan di SD Negeri 4 Sumberejo, SMA Negeri 7 Bandar Lampung, dan SLB Dharma Bhakti Dharma Pertiwi.

Pemprov Ajak Masyarakat Ikut Mengawasi MBG

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

"Setelah masuk sekolah ini kita secara bersama-sama berkolaborasi dan mengajak seluruh masyarakat serta seluruh komponen masyarakat untuk mengawasi program MBG, mulai dari proses distribusi sampai dengan lauk-pauknya," ujarnya.

Baca juga: Wagub Jihan Cek Langsung MBG di Hari Pertama Sekolah, Soroti Sisa Makanan

Dalam pemantauan tersebut, rombongan meninjau langsung proses penyediaan makanan di dapur, distribusi hingga kualitas makanan yang diterima para siswa.

Gubernur menyampaikan hasil peninjauan menunjukkan masih terdapat sejumlah masukan yang akan menjadi bahan evaluasi guna menyempurnakan pelaksanaan program.

"Ada beberapa masukan-masukan yang tujuannya tentu kita ingin memperbaiki agar program ini terus berjalan dengan baik," katanya.

Transparansi Menu hingga Pelibatan UMKM

Sebagai tindak lanjut, Gubernur meminta perangkat daerah segera menyusun langkah-langkah perbaikan melalui Surat Edaran Gubernur.

Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain transparansi daftar menu dan harga makanan di setiap SPPG, pelibatan Dinas Koperasi dalam pemberdayaan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga diminta memperkuat koordinasi dengan kejaksaan negeri di masing-masing daerah.

"Ini adalah program prioritas Presiden. Ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tentu akan berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena itu kita ingin di Provinsi Lampung program MBG berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan bisa dinikmati masyarakat sesuai harapan Bapak Presiden," ujarnya.

Gubernur juga mengajak masyarakat memberikan masukan sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan.