Wamen HAM Apresiasi Komitmen Pemprov Lampung Perkuat Pelayanan Publik Berbasis HAM

Sosialisasi Penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung. (Pemprov Lampung)

LAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan berorientasi pada hak asasi manusia (HAM).

Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Mugiyanto, saat menghadiri Sosialisasi Penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (30/6/2026).

Kegiatan yang diikuti ASN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) itu turut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela sebagai bentuk penguatan implementasi nilai-nilai HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Jihan: Pembangunan Harus Menjamin Hak Seluruh Masyarakat

Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengatakan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh hak-haknya secara adil dan setara.

"Lampung terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, namun hingga hari ini tetap menjunjung tinggi semangat Sakai Sambayan, gotong royong, dan Nemui Nyimah. Keberagaman tersebut menjadi etalase yang baik dalam implementasi nilai-nilai hak asasi manusia," ujarnya.

Baca juga: Logo HUT RI ke-81 Tahun 2026 Diluncurkan, Ini Filosofi dan Cara Mengunduhnya

Menurutnya, pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari kemajuan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan setiap warga memperoleh hak-haknya secara setara.

"Bagi kami, membangun Lampung bukan hanya soal fisik. Yang tidak kalah penting adalah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, merasa aman, serta memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, maupun hak-hak dasar lainnya," katanya.

Dia menyatakan Pemprov Lampung terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin cepat, mudah, ramah, dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

Selain itu, pemerintah daerah juga terus memperkuat akses pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial yang tepat sasaran, serta menjaga kerukunan masyarakat di tengah keberagaman.

Baca juga: Pemprov Minta ASN Lampung Tekankan Budaya Disiplin

ASN Diminta Menjadi Wajah Pelayanan yang Humanis

Jihan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pemenuhan HAM, seperti persoalan agraria dan isu strategis lainnya yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Karena itu, ia berharap seluruh ASN mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM dalam setiap pelayanan kepada masyarakat.

"ASN adalah wajah pemerintah. Bagaimana ASN melayani masyarakat, menyelesaikan tugas dengan cepat, adil, dan tulus, itulah yang akan dinilai masyarakat sebagai wajah Pemerintah Provinsi Lampung," tegasnya.

Melalui penguatan kapasitas tersebut, Jihan berharap terwujud pemerintahan yang profesional, humanis, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Wamen HAM: Lampung Jadikan HAM sebagai Landasan Pembangunan

Sementara itu, Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung yang menempatkan hak asasi manusia sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, materi yang disampaikan Wakil Gubernur mencerminkan keseriusan pemerintah daerah menjadikan HAM sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan.

"Lampung sudah menjadi provinsi yang menjadikan hak asasi manusia sebagai dasar dan roh dalam pembuatan regulasi serta pelaksanaan program yang semuanya diarahkan pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Wagub Jihan Ikut Pendataan Sensus Ekonomi 2026, Ajak Masyarakat Lampung Terima Petugas BPS

Ia menambahkan, ASN merupakan garda terdepan dalam penghormatan dan perlindungan HAM karena berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui pelayanan publik setiap hari.

"Cara masyarakat melihat pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan aparatur. Karena itu pemahaman terhadap hak asasi manusia harus menjadi pegangan setiap ASN dalam menjalankan tugas," katanya.

Mugiyanto juga menegaskan Kementerian HAM siap memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Kantor Wilayah Kementerian HAM guna mendukung penyelesaian berbagai persoalan HAM di daerah.