Ketimpangan Gender Lampung Turun, IKG 2025 Capai 0,375, Didorong Perbaikan Kesehatan Reproduksi

Kepala BPS Lampung, Ahmadriswan Nasution, saat memberikan keterangan. (BPS Lampung)

LAMPUNG - Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution menyampaikan perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2025 menunjukkan arah yang semakin positif.

Nilai IKG tercatat sebesar 0,375, menurun 0,024 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan berkurangnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di Provinsi Lampung.

Perbaikan ini terutama didorong oleh peningkatan pada dimensi kesehatan reproduksi, antara lain menurunnya persentase perempuan yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan serta semakin kecilnya proporsi perempuan yang melahirkan pada usia di bawah 20 tahun.

Pada dimensi pemberdayaan, capaian pendidikan perempuan juga menunjukkan tren yang membaik, meskipun keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih perlu mendapat perhatian.

Baca juga: Pemprov Lampung dan Kementerian PPPA Kolaborasi Perkuat Pembangunan Responsif Gender dan Ramah Anak

Sementara itu, pada dimensi pasar tenaga kerja, partisipasi perempuan mengalami sedikit penurunan, sehingga menjadi catatan penting bagi semua pihak untuk terus memperluas akses dan kesempatan kerja yang setara.

Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa berbagai program pembangunan yang responsif gender mulai memberikan hasil, meskipun masih terdapat disparitas antar wilayah.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan intervensi kebijakan yang lebih terarah agar penurunan ketimpangan gender dapat berlangsung lebih merata dan berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan, perluasan akses kerja, serta penguatan perlindungan sosial menjadi kunci dalam menurunkan ketimpangan gender,” ujar Ahmadriswan.

Baca juga: Gen Z Jadi Kelompok Terbesar dari Total 9,5 Juta Jiwa Jumlah Penduduk di Lampung, Disusul Milenial & Gen Alpha

“Ke depan, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan mampu memberikan manfaat yang setara bagi seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan,” jelasnya.