Pemprov Lampung dan Kementerian PPPA Kolaborasi Perkuat Pembangunan Responsif Gender dan Ramah Anak

Menteri PPPA RI saat melakukan kunjungan kerja ke Lampung. (Pemprov Lampung)

LAMPUNG - Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, dalam acara penandatanganan komitmen bersama antara Kementerian PPPA, Pemerintah Provinsi Lampung, dan 15 kepala daerah se-Lampung di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (27/9/2025).

Kesepakatan ini menandai langkah strategis Lampung dalam menempatkan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai arus utama kebijakan daerah, sekaligus memperkuat perlindungan anak secara berkelanjutan.

Wagub Jihan Nurlela menyampaikan rasa bangga bahwa Lampung dapat menjadi fasilitator dalam membangun sejarah penting dengan penandatanganan komitmen bersama tersebut. 

Menurutnya, kehadiran Menteri PPPA di Lampung merupakan sebuah kehormatan sekaligus motivasi untuk memperkuat pembangunan yang inklusif, ramah anak, dan responsif gender.

“Provinsi Lampung berkomitmen penuh mendukung program strategis Kementerian PPPA. Salah satu fokus utama adalah pengarusutamaan gender dan penyusunan anggaran responsif gender," kata Jihan.

Baca juga: Pengurus DPD Mighrul Lappung Bersatu Dikukuhkan, Pemprov Dorong Perempuan Lampung Perkuat Budaya dan SDM Daerah

"Kami berharap langkah ini dapat membawa Lampung kembali meraih Anugerah Parahita Ekapraya, yang bagi kami bukan sekadar simbol prestasi tetapi motivasi untuk terus berinovasi,” imbuhnya.

Wagub Jihan juga menegaskan komitmen Lampung dalam mewujudkan Provinsi Layak Anak (Provila). Ia menyebut, Lampung telah meraih penghargaan tersebut selama tiga tahun berturut-turut sejak 2022 hingga 2024, berkat kerja keras Pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota dan seluruh elemen masyarakat.

Selain itu, program Desa Tapis (Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas) menjadi salah satu unggulan daerah yang berfokus pada pencegahan stunting, pengentasan kemiskinan, pengembangan UMKM, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, pemuda, dan lansia.

Program ini juga mengintegrasikan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, revitalisasi posyandu, dan pembukaan lapangan kerja.

Baca juga: Lampung Kembali Raih Predikat Provinsi Layak Anak, Bukti Kepedulian untuk Masa Depan Anak-Anak

Namun, Wagub Jihan mengakui tantangan besar masih dihadapi, terutama pada isu kekerasan perempuan dan anak. 

Data Simfoni PPA menunjukkan pada 2020 tercatat 485 korban kekerasan, naik menjadi 877 pada 2024, dan hingga Agustus 2025 sudah terdapat 519 korban, mayoritas perempuan dan anak. 

Bentuk kekerasan tertinggi adalah kekerasan seksual dan KDRT, dengan Kota Bandar Lampung sebagai wilayah dengan kasus tertinggi.