Pemprov Lampung Keluarkan Kebijakan Relaksasi Rafaksi Harga Acuan Pembelian Ubi Kayu

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung, Mulyadi Irsan, saat memberikan keterangan. (Pemprov Lampung)

LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung resmi mengeluarkan kebijakan Relaksasi Rafaksi Harga Acuan Pembelian (HAP) Ubi Kayu sebagai langkah strategis menjaga keberlanjutan industri tapioka sekaligus melindungi pendapatan petani ubi kayu di seluruh Lampung. 

Langkah ini diambil setelah digelarnya Rapat Tindak Lanjut Penerapan Harga Acuan Pembelian (HAP) Ubi Kayu di Provinsi Lampung, yang berlangsung di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Kantor Pemprov Lampung.

Kegiatan yang membahas implementasi Pergub Nomor 36 Tahun 2025 tentang harga acuan pembelian tersebut diikuti jajaran Pemprov Lampung, PPUKI, PPTTI, akademisi, MSI, pengusaha PBTI, hingga unsur advokat.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung, Mulyadi Irsan, mengatakan Pergub tersebut telah menetapkan harga acuan pembelian ubi kayu sebesar Rp1.350/kg dengan rafaksi 15 persen tanpa mengacu pada kadar aci.

"Dalam rangka menyikapi situasi pasar saat ini, setelah pemerintah berdiskusi dengan para petani, PPUKI, dan pengusaha, Pemprov hari ini mengeluarkan surat edaran relaksasi," kata Mulyadi, Selasa (2/12/2025).

Baca juga: Pemprov Lampung Tetapkan Relaksasi Rafaksi Harga Ubi Kayu

Relaksasi rafraksi yang dimaksud yaitu:

1. 1-25 Desember 2025: rafaksi 25 persen

2. 26 Desember 2025-25 Januari 2026: rafaksi 20 persen

3. 26 Januari 2026 dan seterusnya, batas maksimal rafaksi kembali ke ketentuan, yaitu 15 persen.

"Ini menyikapi kondisi pasar di mana tapioka di gudang masih cukup banyak," jelasnya.

la menegaskan langkah ini merupakan upaya menjaga ekosistem yang baik antara petani, pabrik, dan industri serta mendorong tata niaga ubi kayu di Lampung menjadi pengungkit kesejahteraan bagi petani.

Baca juga: Pergub Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu di Lampung Mulai Berlaku 10 November 2025

Mulyadi mengatakan Pemprov telah membentuk Tim Pengawasan dan Pemantauan Penjualan Ubi Kayu, yang terdiri dari unsur pemerintah provinsi, kabupaten/kota, PPUKI, hingga Satgas Pangan. Tim ini mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap Pergub.