Kemenko Perekonomian Keluarkan 4 Langkah Respons Permintaan Gubernur Lampung Terkait Singkong

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, saat bertemu dengan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato.

LAMPUNG - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan emat langkah merespons perjuangan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, terhadap nasib petani singkong Lampung.

Hal ini terungkap setelah Gubernur Mirza bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Gedung Ali Wardhana, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025) kemarin.

Dari hasil dari pertemuan tersebut, Kemenko Perekonomian menyampaikan akan segera menindaklanjuti aspirasi dari petani dan pelaku industri singkong. 

Sejumlah kebijakan strategis telah disiapkannya, mulai dari pengendalian impor hingga penetapan harga dan standarisasi teknis.

Meliputi penetapan lartas untuk membatasi impor, dan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) juga akan diberlakukan untuk mencegah dampak negatif terhadap produk dalam negeri.

Selanjutnya, kebijakan penetapan harga melalui Keputusan Menteri (Kepmen) Pertanian dan Perdagangan, baik kepada petani singkong maupun industri tepung tapioka.

Terakhir, penetapan standar timbangan dan kadar pati akan diberlakukan agar transaksi antara petani dan industri berlangsung adil dan seragam.

Menko Airlangga Hartarto menyatakan Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah yang menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

“Lampung memang menjadi perhatian pemerintah," kata Airlangga.

Baca juga: Permintaan Tapioka Dunia Anjlok, Tren Harga Singkong Nasional Akan Terus Turun, Petani Lampung Diminta Bersiap

Ia menyebut dengan potensi wilayah yang besar, Lampung memiliki peluang besar untuk tumbuh lebih pesat.

"Lampung kita terus dorong, supaya memang harus bergerak dan maju. Kita ingin Lampung akselerasi kencang, karena kalau Lampung pertumbuhannya tinggi, Indonesia juga ikut tinggi," ujarnya.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan pemerintah telah merumuskan empat langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani singkong, khususnya terkait tekanan dari impor tepung tapioka.

"Kami menyusun empat langkah utama yang akan segera diambil untuk mengatasi masalah ini, agar petani dan industri dalam negeri terlindungi," ujar Susiwijono.