LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung mematangkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebelum rancangan peraturan daerah (raperda) dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, memberikan arahan langsung dalam rapat pembahasan evaluasi RPJMD yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Selasa (15/7/2025).
Dalam arahannya, Mirza menekankan RPJMD sebagai instrumen vital dalam mengukur efektivitas program pembangunan, terutama membawa manfaat bagi pembangunan daerah yang bermanfaat bagi kemakmuran masyarakat. Dia menggarisbawahi pentingnya akurasi dan kelengkapan data.
"Kita harus pastikan semua indikator, target, dan realisasi program tercatat dengan baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Mirza.
Baca juga: Pemprov Lampung Akan Bentuk Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Terdampak Perceraian
Rapat ini juga menjadi langkah strategis mematangkan data dan program sebelum pelaksanaan evaluasi resmi Kemendagri juga menjadi upaya percepatan pembangunan dan memastikan sinkronisasi program di Provinsi Lampung.
"Fokus yang dibahas memastikan seluruh data dan capaian kinerja yang terintegrasi dalam RPJMD telah siap dan akurat untuk disajikan kepada tim evaluator dari Kemendagri," ujarnya.
Raperda RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahunan yang menjadi pedoman utama bagi seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan.
Baca juga: Wali Kota Bandar Lampung Bertemu Gubernur, Bahas Pendidikan, Persoalan Sampah hingga Pariwisata
Evaluasi dari Kemendagri bertujuan untuk menilai keselarasan, konsistensi, dan efektivitas implementasi RPJMD dengan visi pembangunan nasional dan daerah.
Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, mengatakan RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029, menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis lima tahunan perangkat daerah.
Selain itu juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota. Menurutnya tahapan rancangan peraturan daerah RPJMD telah disetujui bersama DPRD Provinsi Lampung. Saat ini akan memasuki tahapan evaluasi oleh Kemendagri.
"Persiapan ini diharapkan dapat menghasilkan nilai evaluasi yang optimal, sekaligus menjadi umpan balik berharga bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus menyempurnakan strategi pembangunan ke depan," ujarnya.
Hasil evaluasi ini nantinya diharapkan dapat menunjukkan komitmen dan kinerja Pemprov Lampung dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan berdampak positif bagi masyarakat.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan