Gubernur Mirza Minta Kepala Daerah Lampung Perkuat Kemandirian Fiskal dan Digitalisasi PAD

Rakor kepala daerah se-Lampung bersama Gubernur Lampung. (Pemprov Lampung)

LAMPUNG - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, memimpin Rapat Koordinasi Forum Kepala Daerah, yang berlangsung di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Senin (9/3/2026).

Rapat koordinasi tersebut diikuti Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, serta jajaran Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung.

Gubernur Mirza menekankan pentingnya transformasi arsitektur keuangan daerah bagi seluruh kepala daerah di Provinsi Lampung. 

Ia menyampaikan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) harus menjadi momentum untuk melepaskan ketergantungan fiskal.

"Kita tidak lagi bisa sekadar bergantung pada dana transfer; kita dituntut untuk mulai berdiri melalui kemandirian fiskal," ujar Mirza.

Baca juga: Gubernur Mirza Tegaskan Posbankum Jadi Garda Terdepan Bantuan Hukum di Tingkat Desa

Dia menjelaskan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini harus bertumpu pada digitalisasi, bukan dengan membebani masyarakat. Ia mencontohkan keberhasilan beberapa daerah yang mampu meningkatkan pendapatan hingga berkali lipat melalui penerapan sistem pembayaran digital seperti QRIS pada retribusi pasar. Menurutnya, digitalisasi adalah instrumen paling efektif untuk menutup kebocoran dan meningkatkan efisiensi.

Selain pendapatan, Mirza juga menginstruksikan pergeseran paradigma belanja daerah dari sekadar menghabiskan anggaran/belanja lebih banyak (spending more) menjadi belanja yang berkualitas (spending better). "Setiap rupiah dalam APBD diharapkan memiliki multiplier effect yang nyata bagi ekonomi lokal," ujarnya.

"Efisiensi bukan berarti memotong anggaran secara tidak terkendalj, tetapi memastikan setiap pengeluaran memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang besar bagi rakyat," tambahnya.

Selain digitalisasi dalam penguatan fiskal, jelas Mirza, juga perlu dilakukan inovasi dari sisi ekosistem investasi.

“Kita perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif agar sektor riil tumbuh, yang pada gilirannya akan memperluas basis pajak kita secara berkelanjutan,” jelasnya.

Baca juga: Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Pelaku Usaha, Dorong Investasi dan Hilirisasi Daerah

Mirza meminta agar program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat diintegrasikan hingga ke tingkat desa. 

"Hal ini bertujuan agar perputaran ekonomi dari program pemerintah pusat dan provinsi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ungkapnya.