BPS Lampung Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Rakorda Survei dan Monev Program MBG di Lampung. (BPS Lampung)

LAMPUNG - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung sebagai lembaga yang independen dan terpecaya mendukung program strategis nasional.

Upaya ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Survei Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahap II 2025, pada Senin, (27/10/2025) di Bandar Lampung.

Rakorda ini merupakan langkah strategis untuk mengoordinasikan manajemen lapangan dan menajamkan instrumen survei agar data yang dihasilkan untuk kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin akurat, relevan, dan berdampak. 

Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menyatakan program makan bergizi gratis adalah investasi penting menuju Indonesia Emas 2045.

"Peran BPS sangat vital dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas program melalui data yang independen, mencakup dimensi ekonomi, sosial, hingga kualitas pelaksanaan,” kata Ahmadriswan.

Baca juga: Program MBG di Lampung Serap 24 Ribu Tenaga Kerja

Dia menyampaikan bahwa hasil sementara Survei Monev Tahap I secara nasional telah menunjukkan potensi besar MBG sebagai stimulus ekonomi, dengan nilai kontrak mencapai Rp2,65 triliun dan penyerapan 53.776 pekerja SPPG (Sentra Produksi dan Pengolahan Gizi.

Namun, Rakorda ini juga menjadi forum penting untuk mengintegrasikan temuan kritis dari sektor terkait, memastikan evaluasi Tahap II lebih komprehensif.

Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung, Saipul, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Daerah, menyatakan data BPS menjadi dasar perbaikan sistem.

"Keberhasilan implementasi program Makan Bergizi Gratis sangat bergantung pada sinergi lintas sektor yang dikoordinasikan oleh Satuan Tugas MBG. Oleh karena itu, Survei BPS ini adalah langkah evaluasi krusial," ujarnya.

Baca juga: Gubernur Lampung Minta Protokol Keamanan Pangan Dijalankan dalam Program MBG

"Penyelenggaraan MBG harus terus dievaluasi agar tujuan perbaikan gizi anak-anak tercapai, dan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan penanganan kejadian luar biasa seperti keracunan makanan, perlu ditingkatkan secara nyata di lapangan," imbuhnya.

Ia juga menambahkan, Satgas MBG berkomitmen memastikan Penanggung Jawab SPPG mentaati tata kelola dan SOP, termasuk kepemilikan Sertifikat Laik Higienis (SLHS) dan sertifikat penjamah makanan.

Sementara itu dari sisi aspek kesehatan, dalam hal ini Fungsional Sanitarian Ahli Madya Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Yuliana, menyoroti pentingnya indikator higienitas dan keamanan pangan.