Pasca Banjir Bandar Lampung, Pemprov Undang Wali Kota Eva Dwiana Bahas Penanganan

Rapat koordinasi penanganan banjir di Bandar Lampung. (Pemprov Lampung)

LAMPUNG – Pasca banjir yang melanda Kota Bandar Lampung pada Jumat (6/3/2026), Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi bersama Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana. Rapat yang berlangsung di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Pemprov Lampung, Senin (9/3/2026) dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

Dalam arahannya, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menekankan bahwa penanganan banjir di ibu kota provinsi ini tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu pihak saja.

"Masalah banjir di Bandar Lampung memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Air ini berasal dari hulu yang melintasi batas administratif, sehingga sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemkot Bandar Lampung, serta kabupaten tetangga seperti Lampung Selatan dan Pesawaran menjadi kunci utama," ujar Marindo.

Anggota Komisi V DPR RI Dapil Lampung, Mukhlis Basri, yang turut hadir dalam rapat memberikan catatan kritis terkait infrastruktur. Mukhlis menyarankan agar dilakukan pengkajian ulang terhadap aliran pembuangan air.

"Kita harus kaji kembali agar aliran air bisa langsung dibuang ke muara sungai atau laut yang jaraknya lebih dekat, sehingga beban drainase di tengah kota berkurang," tegasnya.

Baca juga: WALHI: Banjir Bandar Lampung Bukan Bencana Alam, Tapi Kegagalan Tata Kelola Kota

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, mengatakan Pemkot telah bergerak melakukan penanganan darurat.

"Kami terus melakukan perbaikan talud, pengerukan sungai, dan pendataan warga terdampak untuk penyaluran bantuan. Namun, kami sangat membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) agar rencana teknis seperti peninggian tanggul segera direalisasikan," kata Eva.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS), Roy Panagom Pardede, memaparkan rencana strategis jangka pendek dan panjang. Pihaknya akan fokus pada normalisasi kapasitas sungai dan peninggian tanggul di titik-titik kritis yang elevasinya sudah tidak memadai.

Baca juga: Bupati Lampung Selatan Tinjau Banjir di Jati Agung, 60 Warga Mengungsi di Gedung KDMP

Rapat koordinasi ini menyepakati beberapa poin sebagai solusi permanen:

·         Penyusunan masterplan banjir terintegrasi

·         Pembangunan embung

·         Normalisasi dan peninggian tanggul

·         Penataan ruang melalui penambahan ruang terbuka hijau

Sekdaprov juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat. "Faktor sampah yang menyumbat drainase masih menjadi kendala besar. Infrastruktur secanggih apa pun tidak akan maksimal jika budaya membuang sampah ke sungai belum berubah," tambahnya.

Melalui koordinasi ini, Pemprov Lampung berharap upaya penanganan sungai dan sistem drainase di Kota Bandar Lampung dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga risiko bencana serupa di masa mendatang dapat diminimalisir demi perlindungan masyarakat.