Pascabanjir Bandar Lampung, WALHI Desak Evaluasi Tata Ruang dan Hentikan Pembangunan di Kawasan Resapan

Kondisi banjir di Bandar Lampung, Jumat (6/3/2026) kemarin. (WALHI Lampung)

LAMPUNG – Bencana banjir yang melanda 12 kecamatan di Kota Bandar Lampung pada Jumat (6/3/2026) menyisakan duka mendalam. Dua warga meninggal dunia dan satu orang masih dinyatakan hilang terseret arus di Kecamatan Rajabasa. Menyikapi hal ini, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung mendesak Pemerintah Kota Bandar Lampung segera mengambil langkah konkret.

Direktur WALHI Lampung, Irfan Tri Musri, menyampaikan duka cita atas korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa banjir yang terus berulang setiap tahun menunjukkan adanya kegagalan serius dalam pengelolaan lingkungan dan tata ruang kota.

"Persoalan banjir di Bandar Lampung adalah persoalan tata kelola kota. Tanpa perubahan kebijakan yang serius, banjir akan terus terjadi setiap tahun dan masyarakat kembali menjadi korban," ujar Irfan dalam keterangannya, Sabtu (7/3/2026).

5 Tuntutan WALHI kepada Pemerintah Kota

Berdasarkan pendataan dan analisis lapangan, WALHI Lampung menyampaikan lima tuntutan mendesak kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung:

1. Evaluasi Menyeluruh Tata Ruang Kota
WALHI mendesak dilakukannya evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung, khususnya terkait kawasan resapan air dan daerah aliran sungai. Evaluasi harus melibatkan partisipasi publik dan berbasis kajian ilmiah.

2. Perbaikan Sistem Drainase Kota
Pemerintah diminta melakukan perbaikan sistem drainase secara menyeluruh dan tidak bersifat tambal sulam. Drainase yang baik menjadi kunci utama mengalirkan air hujan agar tidak membanjiri pemukiman warga.

3. Hentikan Pembangunan di Kawasan Resapan Air
WALHI mendesak penghentian sementara pembangunan yang berpotensi mengurangi kawasan resapan air dan memperparah risiko banjir. Izin-izin pembangunan di wilayah rawan perlu dievaluasi ulang.

4. Pemulihan Kawasan Sungai dan Daerah Tangkapan Air
Pemerintah diminta melakukan pemulihan kawasan sungai dan daerah tangkapan air dari hulu hingga hilir, termasuk penertiban bangunan di bantaran sungai dan normalisasi aliran sungai.

5. Susun Rencana Mitigasi Banjir Jangka Panjang
WALHI mendorong penyusunan rencana mitigasi banjir jangka panjang yang melibatkan masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Mitigasi tidak boleh hanya bersifat reaktif, tetapi harus proaktif dan berkelanjutan.

Baca juga: WALHI: Banjir Bandar Lampung Bukan Bencana Alam, Tapi Kegagalan Tata Kelola Kota

Kritik terhadap Prioritas Pembangunan

WALHI Lampung mencatat bahwa selama satu periode kepemimpinan sebelumnya hingga satu tahun kepemimpinan saat ini, belum terlihat langkah signifikan yang mampu mengurangi risiko banjir secara nyata. Pemerintah Kota dinilai masih mendorong berbagai proyek pembangunan fisik yang tidak memiliki urgensi tinggi.

"Jangan sampai atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi, lingkungan hidup serta masyarakat kelas menengah ke bawah terus menjadi korban dari pembangunan kota yang rakus ruang dan tidak berkelanjutan," tegas Irfan.

Pengabaian terhadap persoalan lingkungan hidup dalam pembangunan kota, menurut WALHI, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

WALHI berharap Pemerintah Kota Bandar Lampung segera merespons tuntutan ini dengan kebijakan nyata yang berorientasi pada keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan. Banjir yang terjadi setiap tahun tidak boleh dianggap biasa, tetapi harus menjadi alarm untuk segera bertindak.

"Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak terkait untuk menyusun solusi jangka panjang. Yang terpenting adalah ada kemauan politik untuk mengutamakan keselamatan warga di atas kepentingan ekonomi jangka pendek," pungkas Irfan.