Pemprov Lampung Bahas Optimalisasi Pendapatan Daerah dari Sumbangan Pihak Ketiga

Pembahasan optimalisasi pendapatan daerah dari sumbangan pihak ketiga. (Pemprov Lampung)

LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung melakukan pembahasan optimalisasi pendapatan dari sektor Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (SP3D).

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan bahwa dalam perancangan APBD 2025 dan 2026, Pemprov Lampung telah menganggarkan penerimaan dari SP3D sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Menurutnya landasan hukumnya jelas, Perda Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sumbangan Pihak Ketiga.

Ia menegaskan, SP3D bukanlah upaya mengemis atau memaksa pihak ketiga, melainkan menggugah dan mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

“Selama ini ada pihak ketiga yang ingin memberikan kontribusi, tetapi belum mengetahui mekanismenya. Kita ingin mengajak pihak ketiga untuk menyalurkan partisipasi mereka,” kata Marindo, Jumat (15/8/2025).

Baca juga: Perubahan APBD Lampung 2025, Pendapatan Diproyeksikan Jadi Rp 7,71 Triliun

Dia menjelaskan dana yang diperoleh dari SP3D direncanakan untuk mendukung pembiayaan infrastruktur, seperti pembangunan dan perbaikan jalan desa maupun jalan provinsi, serta peningkatan mutu pendidikan.

Pemprov Lampung juga menyiapkan mekanisme akuntabilitas dan penghargaan (reward) bagi pihak ketiga yang berkontribusi, yang saat ini sedang dirancang oleh Bapenda. 

Dia menyampaikan harapannya agar pihak ketiga percaya pada Pemprov Lampung dalam pengelolaan dana yang disalurkan, sembari menyatakan bahwa setiap rupiah sangat berharga bagi pembangunan daerah.

Baca juga: Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Lampung Diperpanjang Hingga 31 Oktober 2025

Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, mengatakan bahwa kunci optimalisasi SP3D adalah membangun kepercayaan (trust).

Ia menyampaikan bahwa pihaknya memprioritaskan pemanfaatan sumbangan untuk sektor pendidikan, seperti pembangunan dan perbaikan sekolah, serta infrastruktur jalan provinsi.

"Setiap kontribusi akan memiliki peruntukan yang jelas agar pihak ketiga memandang Pemprov Lampung sebagai mitra terpercaya," ujarnya.