Jumat, 15 AGUSTUS 2025 • 19:24 WIB

Lampung Terapkan Early Warning System untuk Tata Kelola Dana Desa

Author

Elhan Priyan

Lampung Terapkan Early Warning System untuk Tata Kelola Dana Desa Sinergi antara bupati/wali kota se-Lampung bersama Kajari se-Lampung. (Pemprov Lampung)

LAMPUNG - Kerja sama penguatan tata kelola Dana Desa ditegaskan lewat penandatanganan nota kesepahaman antara para bupati/walikota se-Provinsi Lampung dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Lampung di Gedung Sesat Agung Sai Bumi Wawai, Kota Metro.

Kesepakatan ini memfokuskan sinergi pendampingan hukum, pencegahan penyimpangan, serta optimalisasi pemanfaatan Dana Desa di seluruh wilayah Lampung.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengatakan kegiatan ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi antara kejaksaan dan pemerintah daerah.

"Menurut kami ini adalah pondasi bagi teman-teman di daerah untuk melakukan inovasi-inovasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa-desa," kata Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Jumat (15/8/2025).

Dia menjelaskan kerja sama ini merupakan langkah preventif untuk memastikan setiap rupiah Dana Desa tepat guna dan berdampak langsung pada layanan dasar, pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, penanganan stunting, hingga transformasi desa digital.

Pendampingan oleh Kejaksaan akan difokuskan pada edukasi hukum, early warning system, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang lebih tertib.

Sejalan dengan itu, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Kejaksaan Agung RI, Reda Mantovani menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri di kabupaten/kota akan menjadi mitra teknis pemerintah daerah dan pemerintahan desa, termasuk dalam asesmen risiko, pendampingan kontrak, serta pembinaan agar tidak terjadi penyimpangan administrasi maupun tindak pidana korupsi.

Di Lampung, terdapat 2.446 desa yang menjadi sasaran penguatan tata kelola melalui skema kolaboratif ini.

Secara nasional, alokasi kumulatif Dana Desa 2015–2024 mencapai Rp 609,9 triliun, dengan pagu 2025 sebesar Rp71 triliun, sehingga total alokasi sejak 2015 hingga 2025 sekitar Rp 680,9 triliun.

"Tentu ini memerlukan strategi yang lebih kuat guna meminimalisir potensi penyimpangan, dan memerlukan penguatan mitigasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan," ucap Reda Mantovani.

Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto menambahkan, bahwa kegiatan Penandatanganan Kerja sama ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa serta kualitas pelayanan publik.

"Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak, serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pembangunan dan pemerintahan desa," ucap Yandri.