Pemprov Lampung Kolaborasi Bersama Pengurus KPPI Bahas Tantangan serta Potensi Perempuan dalam Politik

Wagub Lampung, Jihan Nurlela, menerima pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia. (Pemprov Lampung)

LAMPUNG - Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung, di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan tersebut, Wagub Jihan menyampaikan pandangannya mengenai tantangan sekaligus potensi besar perempuan dalam ruang politik. 

Ia menyatakan kehadiran perempuan di posisi strategis bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi sebuah kebutuhan untuk menghadirkan sudut pandang yang lebih komplet dalam setiap pengambilan kebijakan.

“Saya berpikir perempuan itu makhluk masterpiece dari Allah yang memang menciptakan self-skill untuk mengorganisasi banyak hal, dimulai dari rumah. Betapa rumah akan amburadul kalau tidak ada seorang perempuan. Harusnya ini dicerminkan di sebuah negara, kita harus ada yang mewakili di posisi-posisi strategis dan saya sangat mendukung adanya gerakan-gerakan dari politik," kata Jihan, Jumat (5/12/2025).

Baca juga: Pemprov Lampung Apresiasi BKOW sebagai Wadah Strategis Penguatan Gerakan Perempuan dan Sinkronisasi Program Daerah

Jihan juga menyinggung masih rendahnya pencapaian afirmasi keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di lembaga legislatif maupun birokrasi. 

Menurutnya, meski sudah diatur melalui undang-undang dan kebijakan afirmatif, pelaksanaan di lapangan masih minim sehingga membutuhkan sinergi yang lebih konkret antara pemerintah, partai politik, dan organisasi perempuan.

Jihan menegaskan Pemprov Lampung berperan sebagai mitra, fasilitator, dan pendukung gerakan yang memperjuangkan kesetaraan serta peningkatan kapasitas perempuan di politik.

Ia mengakui masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, namun tetap optimistis bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk menjadi penentu arah kebijakan.

“Saya kalau dijadikan inspirasi, rasanya belum banyak hal yang bisa saya lakukan. Tetapi saya siap memfasilitasi, karena memang saya ada di sini untuk mengaktifkan ruang-ruang perempuan,” jelasnya.

Baca juga: Pemprov Lampung Bahas Penguatan Kerja Sama Penyiapan Tenaga Kerja ke Jepang dengan JAC

Menurutnya, tanpa keterlibatan perempuan, kebijakan tidak akan sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

“Point of view dari teman-teman laki-laki itu tidak cukup mewakili apa yang kita harapkan, selain perempuan yang jadi ahli,” ujarnya.

Jihan menyampaikan Pemprov Lampung menyambut baik masukan KPPI, termasuk usulan agar afirmasi tidak hanya berlaku di legislatif, tetapi juga merata di eksekutif, seperti posisi kepala dinas dan jabatan struktural lainnya.