Rakor pengawasan ormas di Lampung. (Pemprov Lampung)
LAMPUNG - Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menghadiri rapat koordinasi bersama tim terpadu nasional pengawasan organisasi kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, di Bandar Lampung, Selasa (21/10/2025).
Rakor yang mengusung tema “Penguatan Sinergi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik dalam Menjaga Keamanan, Iklim Investasi, dan Stabilitas Ekonomi Nasional” ini dihadiri unsur Forkopimda se-Provinsi Lampung serta Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar Baharuddin.
Dirjen Bahtiar menyatakan kebebasan berorganisasi di Indonesia dijamin oleh undang-undang, namun bukan merupakan kebebasan yang bersifat mutlak.
Ia menilai bahwa Forkopimda memiliki peran strategis sebagai forum yang menyatukan unsur legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam menjaga ketertiban serta stabilitas demokrasi di daerah.
“Bapak Presiden sangat serius dalam membangun daerah. Kata kuncinya adalah stabilitas sosial dan politik dalam konteks demokrasi,” ujar Bahtiar.
Baca juga: Wagub Lampung Turun Tangan Tangani Kasus Anak Dirantai Orang Tua di Mesuji
Bahtiar menyampaikan, terdapat lebih dari 633.000 organisasi kemasyarakatan di Indonesia, dengan 10.336 ormas berbadan hukum di Provinsi Lampung.
Ia mengapresiasi kontribusi ormas dalam membantu pemerintah di berbagai bidang, namun juga mengingatkan pentingnya pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan organisasi untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum.
"Kita tidak boleh membiarkan ormas disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan undang-undang dan menghambat percepatan pembangunan. Arahan Presiden dan Mendagri jelas, tertibkan yang salah, jangan dibiarkan terus berlanjut,” tegasnya.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rakor ini yang dinilainya sangat penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor di daerah.
Ia menuturkan, dinamika perkembangan ormas di Provinsi Lampung yang semakin pesat perlu diimbangi dengan pengawasan dan pembinaan agar tetap sejalan dengan visi pembangunan daerah.
“Perkembangan ormas di Lampung sangat dinamis seiring dengan kemajuan zaman. Namun jangan sampai perkembangan ini justru menggeser fokus dan menghambat stabilitas daerah maupun pertumbuhan ekonomi,” kata Jihan.
Baca juga: Pemprov Lampung Dorong Sinergi Pembangunan Menuju Lampung Lumbung Pangan Nasional
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Lampung secara rutin melaksanakan Rakor Forkopimda sebagai wujud komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memberikan penghargaan kepada ormas yang berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan