5 Proyek Infrastruktur Lampung Diusulkan ke DPR RI, Salah Satunya Pembangunan Jalur Kereta Api

Ilustrasi jalur kereta api. (Unsplash/Niloy Kumar)

LAMPUNG - Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan sejumlah usulan terkait pembangunan infrastruktur dan transportasi kepada Komisi V DPR RI. 

Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin Hamka B. Kady, terkait peninjauan sarana infrastruktur transportasi di Provinsi Lampung, Kamis (29/1/2026) lalu.

Ada lima poin usulan yang disampaikan Gubernur Lampung kepada Komisi V DPR RI. Berikut daftarnya: 

1. Peningkatan dan Pelebaran Jalan Nasional

Gubernur menyoroti beban jalan di Lampung yang berat akibat tingginya arus logistik komoditas pertanian dan batu bara. 

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan pelebaran jalan pada ruas strategis, khususnya jalur Bandar Lampung – Tanggamus – Biha. 

Selain itu, Gubernur juga mengusulkan peningkatan status beberapa ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional, seperti liwa - sumsel, agar standar kemantapan jalan dapat terjaga melalui APBN.

2. Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda (Double Track)

Guna mengurangi beban jalan raya dan memperlancar arus logistik, Gubernur mengusulkan pembangunan jalur kereta api ganda (double track) pada segmen Giham – Martapura – hingga wilayah Sumatera Bagian Selatan dan Sukamenanti - kotabumi. 

Pembangunan ini ditujukan untuk memisahkan jalur kereta penumpang dan kereta logistik (babaranjang), sehingga efisiensi transportasi barang meningkat signifikan.

3. Pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) untuk Bandar Lampung

Menanggapi kepadatan lalu lintas di Ibu Kota Provinsi, Gubernur mengajukan permohonan pengadaan armada dan sistem transportasi massal berupa Bus Rapid Transit (BRT).

"Di Kota Bandar Lampung saat ini tidak ada transportasi massal yang memadai. Kami membutuhkan penyediaan BRT untuk melayani mobilitas masyarakat dan mengurai kemacetan,” kata Gubernur.

4. Akses Infrastruktur Kawasan Kota Baru

Gubernur juga meminta dukungan prioritas anggaran untuk pembangunan akses jalan menuju kawasan “Kota Baru” seluas 1.300 hektare. 

Kawasan ini diproyeksikan sebagai pusat pemerintahan baru dan pusat pendidikan terpadu yang akan menampung 10 universitas serta berbagai pusat diklat, sebagai solusi jangka panjang atas kepadatan Kota Bandar Lampung.

5. Konektivitas Jalan Tol ke Pelabuhan dan Kawasan Industri

Terakhir, Gubernur menekankan pentingnya memecahkan masalah bottleneck logistik dengan membangun akses langsung yang menghubungkan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dengan pelabuhan dan kawasan industri, yaitu pembangunan jalan tol lematang - pelabuhan panjang. 

Hal ini dinilai vital untuk mendukung status Lampung sebagai daerah hilirisasi pangan nasional.