Pengelolaan Keuangan Daerah Lampung Didorong Transparan Demi Pembangunan dan Pelayanan Publik

Staf Ahli Gubernur Lampung, Achmad Saefulloh. (Pemprov Lampung)

LAMPUNG - Pengelolaan keuangan daerah harus mampu menjadi motor penggerak pembangunan Provinsi Lampung sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan nasional. 

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Achmad Saefulloh.

Dia menekankan bahwa keuangan daerah merupakan fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.

Pengelolaan keuangan yang baik dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

"Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, karena hal tersebut menjadi dasar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," kata dia, Selasa (13/1/2026).

Baca juga: Pemeriksaan Kinerja BPK Dimulai, Lampung Fokus Pastikan Anggaran Pangan Tepat Sasaran

Lebih lanjut disampaikan, terdapat sejumlah prinsip utama yang harus terus dipegang dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Pertama, efisiensi, yakni memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. 

Kedua, transparansi, dengan penyusunan laporan keuangan yang terbuka, mudah diakses, serta dapat diawasi oleh publik dan lembaga pengawasan.

Prinsip ketiga adalah akuntabilitas, yaitu adanya pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat dan pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Keempat, keberlanjutan, yakni pengelolaan keuangan yang mampu menjaga kesinambungan pembangunan daerah dalam jangka panjang.

Baca juga: Gubernur Mirza Tegaskan Bank Lampung Harus Jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah 2026

Gubernur Lampung juga menyampaikan visi pengelolaan keuangan daerah yang mandiri dan berdaya saing. 

Visi tersebut mendorong lahirnya inovasi dalam peningkatan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, serta menuntut sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta agar pembangunan dapat berjalan secara efektif dan merata.

"Pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung," ujarnya.

Dia mengajak seluruh ASN untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. 

Ia juga mengingatkan pentingnya bekerja dengan integritas, disiplin, dan semangat melayani demi terwujudnya Provinsi Lampung yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.