10 Tuntutan Aspirasi Massa Aksi di Lampung Diteruskan ke Pusat, Gubernur Temui Ketua MPR RI

Gubernur Lampung bersama Ketua DPRD Lampung saat menyerahkan aspirasi masyarakat ke Ketua MPR RI. (Pemprov Lampung)

LAMPUNG - Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bertemu dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani dan Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, di Jakarta, Rabu (3/9/2025) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, gubernur secara resmi menyampaikan sejumlah aspirasi strategis dari masyarakat Lampung, yang merupakan hasil dari aksi damai untuk diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dia menekankan bahwa kunjungannya bertujuan untuk memastikan suara rakyat Lampung didengar di tingkat nasional.

Menurut Mirza, suara rakyat bukan sekadar tuntutan, melainkan arah pembangunan yang harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Semua suara rakyat itu adalah amanah untuk diwujudkan.

"Aspirasi tersebut merupakan rangkuman dari tuntutan yang disuarakan dalam aksi damai yang sebelumnya digelar oleh mahasiswa dan gabungan elemen masyarakat di Lampung," kata Mirza.

Baca juga: Mendagri Apresiasi Pemprov Lampung Aksi Unjuk Rasa Berlangsung Kondusif

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa yang telah berlangsung pada Senin (1/9/2025) lalu di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung telah terlaksana secara damai, aman dan kondusif.

Hal tersebut terwujud dikarenakan kolaborasi aktif dari Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forkopimda Provinsi Lampung untuk bersama-sama bersikap inklusif terhadap aksi yang dilakukan, sehingga gabungan mahasiswa dan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi langsung secara terbuka. 

Gubernur Mirza dengan didampingi Ketua DPRD Provinsi Lampung, Pangdam XXI/Radin Inten, Kapolda Lampung, Kajati Lampung dan seluruh elemen Forkopimda Provinsi Lampung dan Anggota DPRD Provinsi Lampung menemui langsung dan duduk bersama untuk berdiskusi dan mendengarkan segala bentuk tuntutan aksi dari massa demonstrasi.

Baca juga: Aksi Demo di Lampung Berlangsung Kondusif, Jadi Contoh Kedewasaan Berdemokrasi

Sejumlah tuntutan disampaikan massa, antara lain:

1. Mendesak DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset.

2. Menolak kenaikan tunjangan dan gaji DPR. 

3. Mendesak evaluasi menteri-menteri bermasalah.