Sekda Lakukan Penertiban Kendaraan Dinas Milik Pemprov Lampung

Sekda Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin apel kendaraan dinas. (Pemprov Lampung)

LAMPUNG - Upaya Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel terus diimplementasikan ke jajaran birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung.

Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya penertiban dan memutakhirkan data aset kendaraan dinas roda empat milik Pemprov Lampung dalam Apel Mingguan di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur, Bandar Lampung, Senin (25/8/2025).

Apel kendaraan ini dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan. Kegiatan ini bertujuan menertibkan administrasi penatausahaan, pemanfaatan, dan pengamanan aset milik daerah.

“Melalui apel kendaraan ini, kami berharap tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” kata Marindo.

Baca juga: Wagub Lampung Minta Mahasiswa Kedokteran Berkontribusi Dalam Pembangunan Sektor Kesehatan

Marindo didampingi jajaran eselon II juga melakukan peninjauan langsung terhadap kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Lampung.

Sebelumnya, saat apel mingguan, Marindo menyampaikan sedikitnya lima poin penting yang menekankan pentingnya konsistensi dan ketepatan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Poin tersebut di antaranya, penyusunan perubahan apbd berbasis evaluasi kinerja, mematuhi pedoman teknis permendagri terkait penyesuaian asumsi makro ekonomi, kebijakan nasional, belanja prioritas, serta realokasi anggaran sesuai kondisi aktual.

Kemudian, konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk rkpd perubahan, renja perangkat daerah, serta kua-ppas, mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dan mempercepat penyampaian dokumen ke dprd agar pelaksanaan program tidak terhambat. 

Baca juga: Bangun Lampung Jadi Destinasi Wisata Unggulan Lewat Krakatau Beach Run 2025

“Pengelolaan belanja yang terukur dan berbasis kinerja diharapkan menjadi sarana pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Lampung,” jelasnya.

Dia juga menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah untuk memastikan program pembangunan memberikan dampak nyata di sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi lokal, serta penguatan infrastruktur.