Lampung Pertahankan Status Provinsi Layak Anak, Wagub Tekankan Evaluasi dan Sinergi

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela. (Pemprov Lampung)

LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. 

Komitmen tersebut ditegaskan melalui rapat koordinasi dan evaluasi kabupaten/kota layak anak (KLA) Provinsi Lampung.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menekankan pentingnya kerja sama dan komitmen nyata antar instansi untuk memastikan setiap anak di Provinsi Lampung terlindungi dan mendapatkan hak-haknya.

“Rakor Kabupaten/Kota Layak Anak ini bukan hanya seremonial atau sebagai pemenuhan kewajiban maupun proyek untuk mendapatkan penghargaan semata. Tetapi saya berharap rakor ini sebagai arah komitmen kita terhadap masa depan dan kepentingan anak-anak di Provinsi Lampung,” kata Jihan, Rabu (12/11/2025).

Baca juga: Wagub Lampung Turun Tangan Tangani Kasus Anak Dirantai Orang Tua di Mesuji

Jihan juga mengapresiasi sejumlah kabupaten/kota yang berhasil mempertahankan predikat Nindya, di antaranya Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, Tulang Bawang, Way Kanan, Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Pesawaran, dan Lampung Selatan. 

Ia juga mengapresiasi Kabupaten Pesisir Barat yang berhasil naik dari predikat Pratama menjadi Madya, bersama dengan Lampung Tengah yang bertahan pada predikat yang sama.

Namun demikian, ia mencatat beberapa daerah mengalami penurunan peringkat, antara lain Kabupaten Lampung Barat, Lampung Utara, Tanggamus, dan Pringsewu, yang turun dari Madya ke Pratama. Sementara itu, Kabupaten Mesuji belum berhasil naik ke tingkat Madya.

“Lima kabupaten ini perlu kita evaluasi bersama. Kita perlu melihat kembali instrumen mana yang belum terpenuhi, apa saja yang terlewat, sehingga capaian tahun ini menurun,” tegasnya.

Baca juga: Bonus Demografi dan Masa Depan Demokrasi, Wagub Lampung Dukung Anak Muda Jadi Aktor Perubahan

Wagub Jihan menyampaikan rasa syukur karena secara keseluruhan, Lampung masih mempertahankan status sebagai Provinsi Layak Anak.

Dia memapaparkan beberapa strategi konkret yang dapat diterapkan kabupaten/kota untuk memperkuat capaian KLA, meskipun di tengah keterbatasan fiskal nasional, yaitu integrasi program dan kolaborasi, kemitraan non-apbd, dan penguatan data dan partisipasi anak.

Melalui rapat koordinasi ini, Dinas PPPA Provinsi Lampung berharap seluruh kabupaten/kota dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dan mengintegrasikan program KLA ke dalam perencanaan pembangunan daerah serta memastikan bahwa setiap kebijakan daerah berpihak pada kepentingan terbaik anak

“Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata dalam mewujudkan Provinsi Lampung yang ramah, inklusif, aman dan ramah bagi semua anak,” pungkasnya.