LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung memamerkan 11 proyek investasi unggulan dalam event Lampung Economic and Investment Forum (LEIF) 2025 di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan ini diselenggarakan Pemprov Lampung bekerja sama dengan Forum Investasi Lampung (FOILA).
Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung memamerkan 11 proyek investasi unggulan, di antaranya Kemiling Agripark Development Plan, Bakauheni Harbour City, Floating Solar Power Plant, Starch Amilum Excipients in Medication Formula.
Kemudian, Kota Baru Area, Sebalang Port, Betan Subing Terminal & Double Track Railway, Batu Tumpang Tourism, Rajabasa Dharmacity, Way Kanan Industrial Park, dan Gunung Tiga Geothermal Power Plant.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang investasi pada aset-aset potensial milik daerah yang memiliki prospek pengembangan jangka panjang di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, energi, hingga industri pengolahan hasil pertanian.
Forum ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat promosi investasi daerah, mendorong hilirisasi komoditas unggulan, sekaligus memperkenalkan potensi Lampung sebagai magnet investasi nasional.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, perwakilan Kementerian Investasi/BKPM, Ketua DPRD Provinsi Lampung, para project owner proyek strategis, serta 58 calon investor dari berbagai negara sahabat.
Kehadiran puluhan investor asing itu dinilai sebagai bukti meningkatnya minat dan kepercayaan komunitas internasional terhadap potensi ekonomi dan investasi di Provinsi Lampung.
Sebagai langkah konkret, forum ini juga menghasilkan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Provinsi Lampung dan PT. Bakrie Power terkait rencana investasi energi baru terbarukan di wilayah Lampung.
Langkah tersebut menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sektor energi hijau, sejalan dengan agenda transisi energi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Baca juga: Realisasi Investasi Lampung Tembus Rp12,95 Triliun, Lampaui Target Tahunan 2025
Dalam sesi tanya jawab, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, juga menanggapi isu efisiensi anggaran daerah yang berkaitan dengan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) oleh pemerintah pusat.
"Pemotongan TKDD ini sebenarnya bukan pengurangan dana daerah, hanya perubahan mekanisme. Kalau dulu ditransfer ke provinsi atau kabupaten untuk dieksekusi, sekarang sebagian langsung dikelola kementerian, tapi tetap untuk program di daerah," jelas Gubernur.
Gubernur mengakui bahwa Lampung bukan provinsi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar karena tidak memiliki sektor tambang dan dana bagi hasil (DBH).
"Selama ini kami survive dari sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan," ujarnya.
Menurut Gubernur, dari total PDRB Lampung yang mencapai Rp483.8 triliun, hanya sekitar Rp32 triliun atau 6 persen yang bersumber dari anggaran pemerintah, termasuk APBN, APBD, hingga dana desa.
"Setengah dari itu pun habis untuk belanja pegawai. Jadi kami memang harus mendorong pertumbuhan lewat sektor usaha," katanya.
Baca juga: PDRB Lampung Tembus Rp483,88 Triliun, Jadi Perekonomian Terbesar keempat di Sumatera
Gubernur menekankan, Lampung kini tengah berfokus pada upaya "merajut dan mengkapitalisasi" keunggulan infrastruktur yang sudah ada, seperti jalan tol, pelabuhan, dan jaringan logistik.
"Kami ingin menjadikan Lampung sebagai tempat yang ramah investasi dan memiliki arah pembangunan yang jelas," ujarnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan.
"Pertanian Lampung tumbuh 5 persen, tapi produktivitasnya masih setengah dari Vietnam. Ini yang sedang kami genjot agar dalam tiga sampai lima tahun bisa dua kali lipat," tutur Gubernur.
Pemerintah pusat, lanjutnya, kini fokus mendorong leverage komoditas strategis di Indonesia.
Lampung dinilai beruntung karena memiliki hampir semua potensi yang masuk dalam agenda nasional penguatan hilirisasi.
"Kami sadar pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. BUMD dan BUMN pun terbatas. Karena itu kami butuh mitra investasi yang bisa bersama-sama membangun hilirisasi di Lampung," ucap Gubernur.
Gubernur menargetkan, dalam lima tahun ke depan Lampung akan mencapai tahap hilirisasi penuh terhadap komoditas unggulannya, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Melalui LEIF 2025, Pemerintah Provinsi Lampung berharap terbangunnya sinergi nyata antara pemerintah, pelaku usaha, dan investor global dalam mempercepat transformasi ekonomi hijau serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
"Forum ini bukan hanya tentang investasi, tetapi tentang bagaimana Lampung berkontribusi untuk masa depan ekonomi Indonesia," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
