BPS Lampung Luncurkan Buku dan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026

Peluncuran buku dan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Lampung. (Pemprov Lampung)

LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung berkomitmen menjadikan data sebagai "Kompas Pembangunan” yang menjadi pondasi dalam setiap kebijakan. 

Hal itu terungkap dalam Peluncuran Buku dan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung di Ballroom Swiss-Belhotel, Bandar Lampung.

Kegiatan ini dirangkai dengan Diskusi Publik dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional (HSN) 2025.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengapresiasi inisiatif BPS meluncurkan tiga buku statistik yang dinilai bukan hanya menyajikan angka, melainkan juga narasi yang mampu menjembatani data dengan masyarakat luas.

“Dengan data kita melangkah, wujudkan Lampung yang sejahtera dan maju. Data bukan hanya milik para ahli, tetapi milik semua orang,” kata Marindo, Selasa (30/9/2025).

Baca juga: BPS Se-Lampung Gelar Apel Akbar Hari Statistik Nasional, Kesiapan Sensus Ekonomi 2026 Jadi Fokus

Tiga buku yang diluncurkan masing-masing berjudul Cerita di Balik 12 Indikator Statistik, Statistik Terpisah: Tren dan Insight Data BPS, serta Potret Kemiskinan di Provinsi Lampung. 

Buku-buku ini disusun untuk memperkuat literasi statistik, menjelaskan konstruksi indikator, hingga menghadirkan wajah kemiskinan secara lebih manusiawi. 

“Buku ini sangat relevan sebagai referensi kebijakan, khususnya dalam menyusun program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Melalui SE2026 dan literasi statistik yang terus ditingkatkan, Lampung ditargetkan mampu mempercepat akselerasi pembangunan menuju provinsi yang maju, berdaya saing, dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya.

Baca juga: BPS Provinsi Lampung Gelar Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026

Kepala BPS Lampung, Ahmadriswan Nasution, menyatakan komitmen menghadirkan data yang akurat, mudah dipahami, dan berdampak nyata bagi pembangunan.

Menurutnya, data merupakan “kompas pembangunan” yang hanya akan bermakna bila dimanfaatkan secara luas oleh pemerintah, akademisi, swasta, hingga masyarakat. 

“Kami tidak hanya menyajikan angka, tetapi juga cerita agar data benar-benar bisa dimaknai dan dijadikan dasar kebijakan,” ujarnya.

Ahmadriswan mencontohkan, pengukuran tingkat kemiskinan tidak semata dilihat dari pembangunan infrastruktur, melainkan dari konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang berbasis pada indikator yang diukur oleh BPS agar program lebih konvergen dan tepat sasaran. 

“Pemerintah daerah jangan hanya membangun yang terlihat, tapi juga yang diukur oleh BPS,” tegasnya.

Untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi akan digelar pada April–Juni 2026. Sensus ini akan memotret pelaku usaha di luar sektor pertanian dan menjadi pondasi perencanaan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. 

“Kami hanya mencatat apa yang disampaikan responden. Karena itu, partisipasi semua pihak sangat menentukan kualitas data yang akan menjadi sejarah," katanya.