Pemkab Tubaba Usulkan Lokasi Sekolah Rakyat Terpadu ke Pemerintah Pusat

Bupati Tubaba (pakai topi) saat mendampingi tim PUPR meninjau lahan yang disiapkan untuk sekolah rakyat. (Diskominfo Tulang Bawang Barat)

LAMPUNG - Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyatakan komitmennya mempercepat realisasi pembangunan sarana pendidikan terpadu di Bumi Ragem Sai Mangi Wawai. 

Bupati Tubaba, Novriwan Jaya, bersama tim teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan survei lapangan di calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Survei yang dilakukan di lokasi tanah pemda di sekitar dinas perpustakaan dan arsip, Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT) ini bertujuan untuk memastikan kelayakan teknis lahan milik pemerintah daerah yang diproyeksikan menjadi pusat pendidikan terintegrasi.

Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Balai PUPR Provinsi Lampung, Pendi Mayta Yunas, mengungkapkan bahwa secara umum lahan yang disiapkan di sekitar Dinas Perpustakaan dan Arsip tersebut telah memenuhi kriteria fisik utama.

"Dari pantauan lapangan, aksesibilitas sangat baik karena berada langsung di sisi jalan utama. Jaringan utilitas seperti air bersih dan listrik juga tersedia. Selain itu, kontur tanah yang relatif datar dan luas lahan yang melebihi 5 hektar sangat ideal untuk pembangunan kompleks sekolah rakyat," ujar Pendi di sela-sela survei.

Baca juga: 75 Siswa Baru Ikuti Kegiatan MPLS Sekolah Rakyat di Lampung

Pembangunan Sekolah Rakyat ini diprediksi menelan anggaran fantastis, minimal Rp200 miliar per lokasi. 

Dengan nilai investasi tersebut, sekolah ini akan mengusung konsep one-stop education yang mencakup gedung sekolah lengkap untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA, Asrama (dormitory) putra dan putri untuk seluruh jenjang pendidikan.

Kemudian, fasilitas pendukung seperti kantin, rumah ibadah, dan ruang serbaguna serta sarana olahraga terpadu yang diproyeksikan setara fasilitas stadion jika luasan lahan mencapai 10 hektare.

Meski verifikasi fisik menunjukkan hasil positif, Pendi menekankan bahwa penetapan lokasi akhir berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos). 

Baca juga: Gubernur Lampung Tinjau Hari Pertama Program Sekolah Rakyat

Saat ini, terdapat persaingan ketat dengan beberapa titik usulan lain di Lampung, seperti Kota Baru, Lampung Timur, dan Lampung Selatan.

"Target kami, proses lelang dimulai pada Agustus 2026. Masa pembangunan direncanakan selama 10 bulan agar pada Juni tahun berikutnya bangunan sudah siap digunakan untuk menyambut tahun ajaran baru," jelasnya.

Bupati Tubaba, Novriwan Jaya, menegaskan bahwa jajarannya akan memberikan dukungan administratif dan teknis secara maksimal untuk memastikan proyek strategis nasional ini berlabuh di Tubaba.