Launching aplikasi Si-Awas. (Pemprov Lampung)
LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung melalui Inspektorat Provinsi Lampung resmi melaunching Sistem Informasi Aparat Pengawasan (SI AWAS) sebagai inovasi pengawasan pemerintahan berbasis digital, bertempat di Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung.
Peluncuran SI AWAS ini menjadi tonggak penting dalam penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pilar utama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di tengah tuntutan era digital.
SI AWAS dirancang sebagai aplikasi pengawasan terpadu yang memantau seluruh program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Melalui aplikasi ini, data pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta aset daerah yang tersebar di seluruh perangkat daerah terintegrasi dalam satu sistem, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, objektif, dan terukur.
Baca juga: Kota Metro Luncurkan "Metas", Terobosan Digital untuk Pengelolaan Aset Daerah
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengapresiasi kinerja APIP di Provinsi Lampung maupun kabupaten/kota yang telah mencatat berbagai capaian positif dalam pengawasan dan tata kelola pemerintahan.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama, khususnya terkait peningkatan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang masih berada di zona merah.
"Banyak capaian baik yang telah kita raih, tetapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa masih ada tantangan yang harus kita selesaikan bersama. Ini menjadi catatan dan evaluasi penting bagi kita semua," ujar Jihan.
Menurutnya, perkembangan zaman yang semakin cepat menuntut pemerintah untuk bekerja lebih efektif dan efisien, seiring dengan pengelolaan anggaran yang semakin akuntabel.
Baca juga: Bimtek E-Purchasing di Lampung, Upaya Menuju Pengadaan yang Transparan dan Digital
Dalam konteks tersebut, kehadiran SI AWAS dipandang sebagai langkah strategis untuk mengakomodasi kerja-kerja pengawasan yang adaptif terhadap kemajuan teknologi.
"Pengawasan tidak cukup dilakukan setelah kegiatan selesai. APIP harus hadir sejak awal, mulai dari mendampingi, mengingatkan, membantu menyelesaikan persoalan, hingga memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Ini bukan lagi kerja reaktif, tetapi kerja pendampingan," tegasnya.
Jihan juga menekankan bahwa pengawasan yang rapi, jujur, dan bertanggung jawab akan menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ia mengibaratkan pola pengawasan lama seperti dunia kesehatan, di mana penyakit baru diketahui ketika sudah berada pada stadium akhir. Melalui SI AWAS, indikasi permasalahan diharapkan dapat terdeteksi sejak dini.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan