Wagub Lampung Dengarkan Aspirasi Massa Aksi Hari Tani Nasional

Aksi damai memperingati Hari Tani Nasional 2025. (Pemprov Lampung)

LAMPUNG - Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menemui massa aksi dari berbagai organisasi tani dan masyarakat sipil yang tergabung ke dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) saat melakukan aksi dalam peringatan Hari Tani Nasional 2025 di Komplek Dinas Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Rabu (24/9/2025).

Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan petani yang tengah memperjuangkan penyelesaian konflik agraria serta menuntut perlindungan hak atas tanah.

Massa aksi dari sejumlah organisasi menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. 

Konflik tersebut mencakup klaim kawasan hutan yang tumpang tindih dengan desa definitif, penolakan terhadap program kemitraan PT. InhutTani Persero V Reg 44, polemik lahan di Kelurahan Gunung Sari dengan PT. KAI yang sudah berlangsung sejak lama, serta tuntutan membatalkan sertifikat dan tidak memperpanjang HGU milik PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL), dan mengembalikan tanah masyarakat transmigrasi seluas 1.500 hektare kepada anggota Petani STKGB.

Dalam aksi ini, massa aksi secara garis besar menuntut penyelesaian konflik agraria di Lampung, pelaksanaan reforma agraria yang berpihak pada rakyat, kenaikan harga hasil panen petani agar lebih adil dan menguntungkan, penyediaan sarana produksi (saprodi) pertanian dengan harga murah dan terjangkau.

Baca juga: Aspirasi Petani Singkong Lampung Didengar, Presiden Instruksikan Larangan Terbatas Impor Tapioka

Menanggapi hal tersebut, Wagub Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan atas arahan gubernur, Pemerintah Provinsi Lampung memutuskan untuk segera membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria di Provinsi Lampung.

“Kami merespons harapan masyarakat, sesuai dengan tuntutan aksi hari ini Pemerintah Provinsi Lampung segera membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria. Tim ini nantinya akan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi, Badan Pertanahan Nasional (BPN), stakeholder terkait, serta perwakilan masyarakat, termasuk petani,” kata Jihan.

Jihan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan tetap berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta kementerian terkait agar langkah ini sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

“Harapan kami, apa yang diinginkan masyarakat terkait keadilan agraria bisa dicapai bersama. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mengoptimalkan fungsi dan tugas untuk mengawal aspirasi rakyat, khususnya kesejahteraan petani,” tambahnya.

Baca juga: Pemprov Lampung Dorong Petani Alih Tanam dari Singkong ke Jagung

Dengan demikian, momentum Hari Tani Nasional 2025 di Lampung tidak hanya menjadi ajang peringatan, tetapi juga menandai langkah nyata pemerintah daerah untuk hadir, mendengar, dan menindaklanjuti tuntutan rakyat, terutama dalam perjuangan mewujudkan reforma agraria sejati, peningkatan kesejahteraan petani, serta kedaulatan pangan.