Pemprov Lampung Sampaikan Raperda APBD 2026, Pendapatan Ditarget Rp 7,6 Triliun

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyerahkan Raperda APBD 2026 ke DPRD Lampung. (Pemprov Lampung)

LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung menyerahkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Provinsi Lampung.

Penyerahan dilakukan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal kepada Wakil Ketua IV DPRD Provinsi Lampung Naldi Rinara, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Bandar Lampung.

Sekda Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan pendapatan daerah pada tahun depan ditargetkan mencapai Rp7,6 triliun.

Angka ini diupayakan secara optimal melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4 triliun yang didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1,3 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp3,4 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp111 miliar.

"Target ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah secara mandiri dan berkelanjutan," kata Marindo, Kamis (21/8/2025).

Baca juga: APBD Perubahan Lampung 2025 Disepakati, Pendapatan Jadi Rp 7,7 Triliun, Belanja Daerah Rp 7,6 Triliun

Di sisi belanja, Pemprov Lampung mengarahkan anggaran untuk mempercepat pemulihan ekonomi, memperkuat daya saing daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik secara merata dan adil.

"Pemerintah daerah senantiasa menjunjung tinggi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab," jelasnya. 

Salah satu program unggulan yang disorot adalah komitmen Pemprov Lampung dalam bidang pendidikan.

Marindo menyampaikan selain alokasi anggaran dana BOS sebesar Rp476 miliar, Pemprov Lampung juga menganggarkan lebih dari Rp100 miliar untuk menggratiskan biaya pendidikan bagi seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri mulai tahun ajaran 2025/2026.

"Langkah ini diambil untuk meringankan beban orang tua siswa dan meningkatkan kualitas serta akses pendidikan yang merata," terangnya.

Baca juga: Guru di Lampung Diminta Manfaatkan AI untuk Literasi Digital

Sementara itu, pada sektor infrastruktur, Pemprov Lampung menetapkan target kemantapan jalan provinsi mencapai 80,88 persen pada akhir 2026.

Untuk mencapainya, Pemprov mengalokasikan dana sebesar Rp1 triliun yang bersumber dari pinjaman daerah.